9 Juli 2019 Wacana pembuatan qanun terkait poligami terus digodok Pemprov dan DPRD Aceh, meski UU Perkawinan dinilai telah mengatur secara rinci syarat laki-laki beristri lebih dari satu.
Sekretaris Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suryawan Hidayat menyarankan Pemerintah Aceh untuk mencabut Qanun Aceh Nomor 17 Tahun 2013 tentang Komisi ...
Aceh sebagai daerah istimewa dan juga diberi kewenangan otonomi khusus memiliki Perda berupa Qanun Jinayat yang mengatur hukuman bagi pelanggarnya. Sedang pada Pasal 47, dijelaskan pula bahwasannya: ...
Pj Gubernur Aceh, Bustami Hamzah, mendukung penyelenggaraan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi seluruh pekerja di wilayah Pemerintah Aceh, dengan menerbitkan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2024 tentang ...